DIGITALISASI DAN INTEGRASI PENEGAKAN PERDA


(31/8) Penegakan Perda/Perkada banyak menyasar masyarakat kecil (dengan karakter khas), rentan isu kemanusiaan, rentan diviralkan tanpa dilihat posisi kebenarannya di mata Peraturan. Kekuatan jari netizen dalam sekali “klik” bisa membangun persepsi secara nasional, padahal tidak sesuai fakta atau kejadian di lapangan. Oleh karena itu rebranding Satpol PP perlu dilakukan secara terus menerus, harus kreatif dan inovatif serta mengedepankan humanisme. Membangun citra diri dan persepsi positif sebagai bagian komunikasi publik. Demikan ditegaskan oleh Fuad Hidayat, S.Sos, M.Si, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Hj. Irna Setyowati, SE, H. Tri Mulyantoro, SH, dan Muhammad Shidqi yang hadir lewat Zoom Meeting dalam acara Video Conference (Vidcon) bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang rutin diselenggarakan setiap bulan oleh SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol 154-160 Semarang.
Acara dalam bentuk diskusi secara daring ini merupakan Kajian Rutin Bulanan yang memberikan ruang diskusi antara DPRD dengan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah khususnya dan dengan masyarakat pada umumnya.
   
Diskusi kali ini yang diikuti OPD, UPT, dan Cabang Dinas Provinsi Jawa Tengah, memberikan gambaran bahwa upaya digitalisasi organisasi sangat penting di era pandemi sekarang ini, dimana tidak dimungkinkan untuk saling tatap muka dan berkumpul dalam jumlah besar, selain itu menjamin akuntabilitas serta akan semakin transparan, efisien dan mempermudah proses penegakan perda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili Sekretaris (Retno Fajar Astuti, S.Sos. MM), menyampaikan bahwa Jawa Tengah dengan luas wilayah dan SDM yang cukup banyak maka penggunaan internet sebagai media penegakan perda sangat penting sehingga Satpol PP mengembangkan aplikasi SiPraJa untuk mengakomodir upaya penegakan perda dan perkada secara digital, selain itu masih ada aplikasi Simas untuk Linmas. SiPraJa adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai record system terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan pelanggaran Perda/Perkada dengan mekanisme meningkatkan peran serta masyarakat dan stake holders utamanya dari OPD Provinsi dan SATPOL PP Kabupaten/Kota.
SiPraJa sebagai sistem yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama di Jawa Tengah akan menjadi alat kerja bukan hanya sekedar aplikasi inputting data yang nantinya harus bisa menjadi icon Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Hal ini ditegaskan oleh Tubayanu, AP, M.Si, pada saat menjadi moderator acara ini. “Digitalisasi Pemerintahan adalah sebuah keniscayaan untuk menghadapi situasi global sekarang ini”, demikian tambah Kabid Gakprokumda ini.