Orientansi Kerja Strategi Dan Inovasi Mendukung Upaya Sosialisasi Dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

 

Tim Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kasatpol PP Provinsi Jateng Bapak Drs. Budiyanto E.P, M.Si di dampingi oleh Kabid Gakprokumda dan staf, melakukan  kegiatan orientansi kerja strategi dan inovasi mendukung upaya sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau pada tanggal 29 – 31 Oktober 2019.

Berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, barang-barang yang dapat dikenai pungutan/ cukai dari negarai terdiri dari :

  1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
  2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
  3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya

 

Sesuai tupoksi Satpol PP sebagai penegak perda dan Perkada, selaras dengan program/kegiatan Sosialisasi Di Bidang Cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, SATPOL PP Provinsi Jawa Tengah dengan bekerjasama dengan 7 (tujuh) KPPBC di Jawa Tengah telah melakukan sosialisasi di bidang cukai guna meningkatkan sinergitas pola perencanaan dan pola tindak pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sedangkan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal dilakukan guna memutus mata rantai peredaran barang kena cukai ilegal yang di Jawa Tegah utamanya adalah peredaran rokok ilegal yang tanpa dilekati pita cukai.

Tujuan Orientasi Kerja yaitu :

  1. Bahan rujukan dan masukan konsep strategi dan inovasi dalam upaya sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
  2. Mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang cukai dan barang kena cukai ilegal secara lebih komprehensif.
  3. Menjalin sinergitas dan koordinasi antar Instansi Lintas Sektoral.