Peningkatan Peran Strategis PPNS Dalam Penegakan Perda


Kasatpol PP Prov. Jateng Bapak Drs. Budiyanto E.P, M.Si membuka giat Rakornis PPNS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di Grand Wahid Hotel Salatiga (14/8), Beliau berharap kepada peserta Rakornis tersebut untuk dapat mendorong instansinya agar meningkatkan jumlah PPNS melalui alokasi anggaran pengiriman PNS-nya ke Diklat PPNS di Megamendung Bogor.
Kegiatan tersebut mengambil tema “Peningkatan Peran Strategis PPNS Dalam Penegakan Perda” Tema ini dihadirkan karena Penegakan PERDA akan efektif jika Penegakan Perda dilaksanakan secara non-yustisial oleh SATPOL PP dan didukung secara yusticial (proses peradilan) oleh PPNS.

Penegakan Perda Non-Yusticial oleh SATPOL PP meliputi :

  • Pre-Emtif (Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan & Pemasangan Tanda Peringatan/Larangan)
  • Preventif (Patroli, Pengawasan, dan Pengamanan)

Penegakan Perda Yusticial oleh PPNS meliputi :

  • Penindakan (Pemanggilan, jika 2x dipanggil tidak datang dapat minta bantuan KORWAS PPNS membawa & menahan Tersangka)
  • Pemeriksaan (Memeriksa Saksi, Ahli & Tersangka)
  • Pemberkasan Perkara (Tahap 1 Penyerahan Berkas Perkara & Tahap 2 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Sehingga Peran PPNS sangat strategis karena jika pelanggar Perda “membandel” maka PPNS memiliki kewenangan secara hukum menindak paksa pelanggar Perda demi hukum berdasarkan KUHAP & UU.

Rakornis ini dimaksudkan untuk sinergitas peningkatan peran PPNS dalam Penegakan Perda

Tujuannya :

  1. Melakukan Inventarisasi Data PPNS saat ini;
  2. Mendorong Perangkat Daerah meningkatkan jumlah PPNS di Instansinya;
  3. Mendorong regulasi penguatan PPNS terkait tunjangan khusus, perlindungan hukum dan resiko.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Narasumber dari :

  1. KASUBDIT PPNS KEMENDAGRI
    Memaparkan terkait Pentingnya Perangkat Daerah (Dinas Teknis & SATPOL PP) memiliki PPNS.
  1. KASI KORWAS PPNS POLDA JATENG
    Memaparkan terkait Koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI kepada Penyidik PNS (PPNS)
  1. BIRO HUKUM SETDA PROV. JATENG
    Memaparkan terkait Kebijakan Tunjangan PPNS berdasarkan Perda Prov. Jateng No. 9 Tahun 2014 tentang PPNS di Lingkungan Pemprov. Jateng agar kedepannya para PNS berminat untuk menjadi PPNS