Penguatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja serta untuk mengoptimalkan kinerja Polisi Pamong Praja, Pemerintah telah menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
Dalam perkembangannya untuk Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja mengalami hambatan dalam usulan kenaikan pangkat kejenjang selanjutnya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar makin optimal dalam pemahaman tentang Fungsional Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah mengadakan Rapat Penguatan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja sebagai upaya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional polisi pamong praja di Jawa Tengah yang dilaksanakan di Hotel Atria Jl. Jend. Sudirman No. 42 Kota Magelang

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan Fungsional Pol PP di Jawa Tengah agar lebih paham dalam pengumpulan portofolio untuk dituangkan dalam DUPAK yang selanjutnya menjadi angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya.

Ruang Lingkup Kegiatan :

  • Inventarisasi data Fungsional Pol PP di Jawa Tengah.
  • Rapat penguatan Jabatan Fungsional Pol PP
  • Rapat Evaluasi

Peserta Kegiatan :

Peserta Kegiatan Rapat Penguatan Jabatan Fungsional Pol PP adalah sejumlah 83 (delapan puluh tiga) orang terdiri dari:

  • Satpol PP Kabupaten/Kota : 70 orang
  • Satpol PP Provinsi : 13 orang